Ramallah, SPNA - Penasihat presiden Palestina untuk urusan luar negeri, Nabil Shaath, Senin (21/05/2018) mengatakan bahwa pemerintah Palestina akan membawa pejabat yang bertugas mengontrol penjara Israel ke Mahkamah Pidana Internasional.
Shaath menambahkan dalam wawancara dengan Radio, Saut Filistin,: “Kami memiliki data-data para pejabat Israel itu. Apa yang terjadi terhadap tahanan Palestina di penjara Israel adalah tindakan memalukan tidak hanya bagi Israel, tetapi juga bagi Amerika Serikat dan semua mereka yang diam terhadap praktik Israel.”
Shaath juga menekankan, bahwa pemerintah Palestina sudah hampir selesai menyiapkan laporannya dan akan menuju ke Mahkamah Pidana Internasional.
“Kami akan bergabung dengan seluruh organisasi internasional, setelah Amerika Serikat melanggar janji yang mereka buat di masa pemerintahan Barack Obama bahwa mereka tidak akan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel serta tidak akan merelokasi kedutaannya.‘’
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan telah meresmikan kedubes AS di Al-Quds, Senin (15/05/2018).
Hal ini membuat hubungan Palestina dan AS tegang serta memancing kemarahan umat Islam di seluruh dunia.
Langkah AS tersebut juga ditentang oleh Majelis Umum PBB yang menetapkan sebuah resolusi dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Senin lalu (14/05/2018) Amerika Serikat meresmikan kedutaannya di Yerusalem, Presiden AS Donald Trump melalui teleconference menegaskan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel.
(T.RS/S:RtArabic)
